UIN Malang Tawarkan Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah Kepada Wapres

Home / Berita / UIN Malang Tawarkan Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah Kepada Wapres
UIN Malang Tawarkan Konsep Pengembangan Ekonomi Syariah Kepada Wapres Wakil Presiden Ma'ruf Amin menerima Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Abdul Haris di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (10/12/2019). (FOTO: Setwapres)

TIMESMEDAN, MALANG – Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Selasa (10/12/2019) siang bertemu Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Jakarta, menyampaikan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan ekonomi syariah, yakni melalui pedesaan dan pesantren.

Usai diterima Wakil Presiden, Rektor UIN Malang, Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag mengatakan, ada dua konsentrasi yang perlu didorong untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, yaitu pengembangan ekonomi syariah di pedesaan dan melalui pesantren.

Pesantren, kata Abdul Haris memiliki peran dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Karenanya, jika peran pesantren dimaksimalkan untuk agen perubahan, maka akan memberikan dampak signifikan bagi ekonomi syariah.

"Ini akan sangat membantu pengembangan ekonomi syariah secara keseluruhan, tidak menjadi bertentangan dengan usaha-usaha konvensional, tetapi akan saling melengkapi," kata Abdul Haris seperti dilansir Antara.

Pengembangan kedua konsep tersebut, kata dia, bisa berpengaruh pada peningkatan produksi produk halal dalam negeri, seperti yang selama ini menjadi cita-cita Wapres Ma'ruf Amin untuk dioptimalkan.

Strategi untuk mengembangkan dua konsep tersebut melibatkan lima kelompok masyarakat terkait, atau disebut pancahelik, yakni pemerintah sebagai regulator, masyarakat sebagai obyek pengembangan, perguruan tinggi sebagai penyedia pelatihan, pengusaha dan lembaga perbankan.

"Di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim sudah memulai itu. Ada program yang terintegrasi dengan Tri Dharma, yakni penelitian, pendidikan dan pengabdian," katanya.

Kepada Wapres, Rektor UIN Malang juga menyampaikan soal pengelolaan dana zakat menjadi pinjaman bagi masyarakat untuk modal usaha. Hingga saat ini, UIN Malang sudah memberikan pinjaman bagi masyarakat di 12 kelurahan yang setara dengan sekitar 1.500 usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"UIN Malang sudah mengumpulkan zakat profesi, untuk dijadikan modal pinjaman tanpa bunga bagi UMKM. Kecil-kecil saja, paling banyak Rp 10 juta. Kebanyakan yang pinjam itu (senilai) Rp 2 juta - Rp3 juta," tambahnya.

Abdul Haris mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah, namun hingga saat ini baru 37 persen universitas yang mengelola zakat profesi.

Dalam pertemuan itu Wapres Ma'ruf berpesan, selain UIN (Universitas Islam Negeri) Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan ekonomi syariah, yakni melalui pedesaan dan pesantren, kepada perguruan tinggi lain juga harus mampu mengembangkan konsep ekonomi kerakyatan yang bisa mendorong pertumbuhan wirausaha di masyarakat. (*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com