Kemendagri: ASN Maju Pilkada Tetap Harus Mundur

Home / Berita / Kemendagri: ASN Maju Pilkada Tetap Harus Mundur
Kemendagri: ASN Maju Pilkada Tetap Harus Mundur Plt Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Akmal Malik. (FOTO: Dok. TIMES Indonesia)

TIMESMEDAN, JAKARTAKemendagri menegaskan,  Aparatur Sipil Negara (ASN) yang hendak maju di Pilkada serentak 2020 tetap harus mengundurkan diri. Hal tersebut sesuai Undang-Undang No 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

“ASN tetap harus mundur. Sampai saat ini kami tetap berpegang sesuai UU Pilkada,” ujar Plt Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri, Akmal Malik kepada Beritasatu.com, Selasa (5/11/2019).

Akmal menambahkan, KPU dan Bawaslu, termasuk pemerintah tentu merujuk pada ketentuan UU Pilkada. “KPU, Bawaslu, dan pemerintah kan hanya pelaksana UU. ASN mundur, anggota DPRD yang maju juga harus mundur,” imbuh Akmal.

Di sisi lain, ia menyatakan, Kemendagri mendorong agar pemerintah daerah yang menggelar pilkada serentak 2020 agar menyelesaikan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Baik NPHD yang menyangkut mengenai penyelenggaraan maupun pengawasan.

“Kami mendorong daerah agar segera menuntaskan NPHD, sehingga nanti penyelenggara dan pengawas benar-benar dapat melaksanakan tahapan-tahapan sesuai yang direncanakan. Belum semua daerah tanda tangan NPHD,” tandas Akmal, Plt Dirjen Otonomi Daerah, Kemendagri.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com