Konfrensi Internasional 'Islam untuk Kebebasan Beragama' Ditutup Hari Ini di Jakarta 

Home / Berita / Konfrensi Internasional 'Islam untuk Kebebasan Beragama' Ditutup Hari Ini di Jakarta 
Konfrensi Internasional 'Islam untuk Kebebasan Beragama' Ditutup Hari Ini di Jakarta  Berikut para peserta dan narasumber dalam acara Konferensi internasional di Jakarta. (FOTO: Edi Junaidi Ds/TIMES Indonesia)

TIMESMEDAN, JAKARTAKonferensi internasional 'Islam untuk Kebebasan Beragama' yang digelar selama dua hari di Jakarta akan berakhir hari ini.

Konferensi ini menghadirkan para cendekiawan terkemuka di Indonesia, serta pembicara dari banyak negara di Asia Tenggara, Asia Selatan, Afrika Utara, Timur Tengah, Eropa, dan Amerika Serikat.

Acara ini diselenggarakan Islam & Liberty Network yang berbasis di Malaysia, dalam kemitraan dengan Fatayat Nahdlatul Ulama, International Institute of Advanced Islamic Studies dan Religious Freedom Institute.

KH Said Aqil Sirad selaku Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PB NU) mengatakan bahwa Islam secara intrinsik mewujudkan makna dan konsep perdamaian.

Kata dia, Islam berbicara tentang umat bukan sebagai negara dan sistem Islam yang terpisah. Umat ​​adalah konsep yang meliputi peradaban, pluralisme, keragaman dan penerimaan. Nabi Muhammad saw membangun umat berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip itu.

Konferensi-internasional-di-Jakarta-b.jpg

“Islam menentang terorisme dan agresi. Hal ini mempromosikan pluralisme agama, martabat manusia dan keragaman,” tutur Said Aqil dalam rilis yang diterima TIMES Indonesia di Jakarta, Rabu (13/11/2019).

Selanjutnya, Sarjana terkemuka hukum Islam, Dr. Mohammad Hashim Kamali, CEO, IAIS, Malaysia dalam acara ini dapat kesempatan untuk berbicara tentang 'Kebebasan Beragama dan Kemurtadan: Masalah, Tanggapan dan Perkembangan'. 

Dia memberikan gambaran singkat tentang pendapat hukum klasik, abad pertengahan, dan modern tentang kebebasan beragama dan kemurtadan.

"Hadis-hadis Nabi yang dikutip mendukung hukuman kemurtadan disalahpahami dengan mengabaikan konteks dan latar belakang. Dia juga mengatakan bahwa negara harus menjauhkan diri dari identifikasi yang dekat dengan agama," kata Dr. Mohammad Hashim.

Sementara itu, Anggia Ermarini selaku Ketua Umum Fatayat Nahdlatul Ulama, dan Anggota DPR Komisi IX, mengatakan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman berdasarkan pada nilai-nilai inklusivitas dan penerimaan. Lembaga konstitusional dan politik yang stabil telah memainkan peran penting terutama dalam hal ini.

Ali Salman, CEO Islam & Liberty Network, mengatakan organisasinya ini bekerja untuk mengeksplorasi dan mempromosikan kasus kebebasan Muslim di negara-negara mayoritas Muslim. Salahsatunya adalah penyelenggaraan Konferensi internasional 'Islam untuk Kebebasan Beragama' ini. "Piagam Madinah adalah contoh yang sangat baik dan inspiratif dari kasus kebebasan Islam yang menjamin kebebasan beragama untuk semua segmen masyarakat dan pengikut semua tradisi agama dan kepercayaan di pemerintahan yang baru didirikan di Madinah," ujarnya.(*)

Baca Berita Peristiwa dan Politik terbaru di Indonesia dan luar negeri lainnya hanya di TIMES Indonesia.

Berita Lainnya

Komentar

Top
satriamedia.com